NASIONALISME :

INDONESIA IS OK !

1.Teks Proklamasi

         Klik : TENTANG PROKLAMASI
------------------------------------------------00------------------------------------------

2. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.

Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Sejarah Perumusan Pancasila

Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu :

• Lima Dasar oleh Muhammad Yamin, yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan lima dasar sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Mohammad Hatta dalam memoarnya meragukan pidato Yamin tersebut.^[1]
• Panca Sila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila". Sukarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: Kebangsaan; Internasionalisme; Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan; Kesejahteraan; Ketuhanan. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu, katanya:

Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa - namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.

Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah :

• Rumusan Pertama : Piagam Jakarta (Jakarta Charter) - tanggal 22 Juni 1945
• Rumusan Kedua : Pembukaan Undang-undang Dasar - tanggal 18 Agustus 1945
• Rumusan Ketiga : Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat - tanggal 27 Desember 1949
• Rumusan Keempat : Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara - tanggal 15 Agustus 1950
• Rumusan Kelima : Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959)
• 
  

Hari Kesaktian Pancasila

Pada tanggal 30 September 1965, terjadi insiden yang dinamakan Gerakan 30 September (G30S). Insiden ini sendiri masih menjadi perdebatan di tengah lingkungan akademisi mengenai siapa penggiatnya dan apa motif dibelakangnya. Akan tetapi otoritas militer dan kelompok reliji terbesar saat itu menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan usaha PKI mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis, untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan membenarkan peristiwa Pembantaian di Indonesia 1965–1966.

Pada hari itu, enam Jendral dan 1 Kapten serta berberapa orang lainnya dibunuh oleh oknum-oknum yang digambarkan pemerintah sebagai upaya kudeta. Gejolak yang timbul akibat G30S sendiri pada akhirnya berhasil diredam oleh otoritas militer Indonesia. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan 30 September sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September G30S dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

                     PRESIDEN  DAN WAKIL PRESIDEN RI DARI MASA KE MASA

Pengamalan Pancasila

Sila pertama

Bintang.

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sila kedua

Rantai.

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila ketiga

Pohon Beringin.

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7.  Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila keempat

Kepala Banteng

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Sila kelima

Padi Dan Kapas.

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

-----------------------------------------------------------------00----------------------------------------------------------------------------------

3. UUD 1945

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB I - BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat.

BAB II - MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan

yang ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota

negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari

ada haluan negara.

BAB III - KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang

Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat.

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana

mestinya.

Pasal 6

(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.

(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara

yang terbanyak.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat

dipilih kembali.

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya,

ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 9

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: 

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

"Janji Presiden (WakilPresiden):

"Sayaberjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 11

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan

dengan undang-undang.

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Presiden menerima duta negara lain.

Pasal 14

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda jasa ,dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB IV - DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 16

(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

BAB V - KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

(3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.

BAB VI - PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan

dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

BAB VII - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.

(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disyahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

BAB VIII - HAL KEUANGAN

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IX - KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

(2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X - WARGA NEGARA

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XI - AGAMA

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII - PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

BAB XIII - PENDIDIKAN

Pasal 31

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIV - KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anakyang terlantar dipelihara oleh negara.

BAB XV - BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia.

BAB XVI - PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 1

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia .

Pasal II

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

ATURAN PERTAMBAHAN

(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.

(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

-----------------------------------------------------------0--------------------------------------------------------------------------------

DAFTAR NAMA PAHLAWAN

Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Gelar Pahlawan Nasional ditetapkan oleh presiden. Sejak dilakukan pemberian gelar ini pada tahun 1959, nomenklaturnya berubah-ubah. Untuk menyelaraskannya, maka dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 disebutkan bahwa gelar Pahlawan Nasional mencakup semua jenis gelar yang pernah diberikan sebelumnya, yaitu:^[1]

• Pahlawan Perintis Kemerdekaan
• Pahlawan Kemerdekaan Nasional
• Pahlawan Proklamator
• Pahlawan Kebangkitan Nasional
• Pahlawan Revolusi
• Pahlawan Ampera

Berikut adalah daftar 159 tokoh yang telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Daftar ini disusun berdasarkan data di situs web Kementerian Sosialper Januari 2010 dilengkapi dengan daftar Pahlawan Nasional yang ditetapkan setelahnya.^[2] Karena perdebatan yang masih berlangsung mengenai statusnya, Pahlawan Perintis Kemerdekaan dan Pahlawan Ampera tidak dimasukkan ke dalam daftar ini.^[3]

No.	Nama	Gelar	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Abdoel Moeis	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	30 Agustus 1959	Keppres No. 218 Tahun 1959
2	Ki Hadjar Dewantara	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	28 November 1959	Keppres No. 305 Tahun 1959
3	Raden Mas Soerjopranoto	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	30 November 1959	Keppres No. 310 Tahun 1959
4	Mohammad Husni Thamrin	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	28 Juli 1960	Keppres No. 175 Tahun 1960
5	Samanhudi	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	9 November 1961	Keppres No. 590 Tahun 1961
6	Oemar Said Tjokroaminoto	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	9 November 1961	Keppres No. 590 Tahun 1961
7	Ernest Douwes Dekker	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	9 November 1961	Keppres No. 590 Tahun 1961
8	Sisingamangaraja XII	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	9 November 1961	Keppres No. 590 Tahun 1961
9	Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	9 November 1961	Keppres No. 590 Tahun 1961
10	Soetomo	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	27 Desember 1961	Keppres No. 657 Tahun 1961
11	Ahmad Dahlan	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	27 Desember 1961	Keppres No. 657 Tahun 1961
12	Agus Salim	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	27 Desember 1961	Keppres No. 657 Tahun 1961
13	Gatot Soebroto	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	18 Juni 1962	Keppres No. 222 Tahun 1962
14	Sukarjo Wiryopranoto	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	29 Oktober 1962	Keppres No. 342 Tahun 1962
15	Ferdinand Lumbantobing	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	17 November 1962	Keppres No. 361 Tahun 1962
16	Zainul Arifin	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	4 Maret 1963	Keppres No. 35 Tahun 1963
17	Tan Malaka	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	28 Maret 1963	Keppres No. 53 Tahun 1963[4]
18	Albertus Soegijapranata	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	26 Juli 1963	Keppres No. 152 Tahun 1963
19	Raden Djoeanda Kartawidjaja	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	6 November 1963	Keppres No. 244 Tahun 1963
20	Saharjo	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	29 November 1963	Keppres No. 245 Tahun 1963
21	Cut Nyak Dhien	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	2 Mei 1964	Keppres No. 106 Tahun 1964[5]
22	Cut Nyak Meutia	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	2 Mei 1964	Keppres No. 106 Tahun 1964
23	Raden Adjeng Kartini	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	2 Mei 1964	Keppres No. 108 Tahun 1964
24	Tjipto Mangoenkoesoemo	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	2 Mei 1964	Keppres No. 109 Tahun 1964
25	Fakhruddin	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	26 Juni 1964	Keppres No. 163 Tahun 1964
26	Mas Mansoer	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	26 Juni 1964	Keppres No. 163 tahun 1964
27	Alimin	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	26 Juni 1964	Keppres No. 163 Tahun 1964[6]
28	Moewardi	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	4 Agustus 1964	Keppres No. 190 Tahun 1964
29	Wahid Hasjim	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	24 Agustus 1964	Keppres No. 206 Tahun 1964
30	Pakubuwana VI	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	17 November 1964	Keppres No. 294 Tahun 1964
31	Mohammad Hasyim Asy'ari	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	17 November 1964	Keppres No. 294 Tahun 1964
32	Ario Soerjo	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	17 November 1964	Keppres No. 294 Tahun 1964
33	Soedirman	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	10 Desember 1964	Keppres No. 314 Tahun 1964
34	Oerip Soemohardjo	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	10 Desember 1964	Keppres No. 314 Tahun 1964
35	Soepomo	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	14 Mei 1965	Keppres No. 123 Tahun 1965
36	Kusumah Atmaja	Pahlawan Kemerdekaan Nasional	14 Mei 1965	Keppres No. 124 Tahun 1965
37	Ahmad Yani	Pahlawan Revolusi	5 Oktober 1965	Keppres No. 111/KOTI/1965
38	Raden Soeprapto	Pahlawan Revolusi	5 Oktober 1965	Keppres No. 111/KOTI/1965
39	Mas Tirtodarmo Harjono	Pahlawan Revolusi	5 Oktober 1965	Keppres No. 111/KOTI/1965
40	Siswondo Parman	Pahlawan Revolusi	5 Oktober 1965	Keppres No. 111/KOTI/1965
41	Donald Isaac Panjaitan	Pahlawan Revolusi	5 Oktober 1965	Keppres No. 111/KOTI/1965
42	Sutoyo Siswomiharjo	Pahlawan Revolusi	5 Oktober 1965	Keppres No. 111/KOTI/1965
43	Pierre Tendean	Pahlawan Revolusi	5 Oktober 1965	Keppres No. 111/KOTI/1965
44	Karel Satsuit Tubun	Pahlawan Revolusi	5 Oktober 1965	Keppres No. 114/KOTI/1965
45	Katamso Darmokusumo	Pahlawan Revolusi	19 Oktober 1965	Keppres No. 118/KOTI/1965
46	Sugiono	Pahlawan Revolusi	19 Oktober 1965	Keppres No. 118/KOTI/1965
47	Sutan Syahrir	Pahlawan Nasional	9 April 1966	Keppres No. 76 Tahun 1966
48	Raden Eddy Martadinata	Pahlawan Nasional	7 Oktober 1966	Keppres No. 220 Tahun 1966
49	Dewi Sartika	Pahlawan Nasional	1 Februari 1966	Keppres No. 252 Tahun 1966
50	Wilhelmus Zakaria Johannes	Pahlawan Nasional	27 Maret 1968	Keppres No. 6/TK/1968
51	Antasari	Pahlawan Nasional	27 Maret 1968	Keppres No. 06/TK/1968
52	Usman Janatin	Pahlawan Nasional	17 Oktober 1968	Keppres No. 50/TK/1968
53	Harun bin Said (Thohir bin Mandar)	Pahlawan Nasional	17 Oktober 1968	Keppres No. 50/TK/1968
54	Basuki Rahmat	Pahlawan Nasional	9 November 1969	Keppres No. 10/TK/1969
55	Arie Frederik Lasut	Pahlawan Nasional	20 Mei 1969	Keppres No. 12/TK/1969
56	Martha Christina Tiahahu	Pahlawan Nasional	20 Mei 1969	Keppres No. 12/TK/1969[7]
57	Maria Walanda Maramis	Pahlawan Nasional	20 Mei 1969	Keppres No. 12/TK/1969
58	Supeno	Pahlawan Nasional	13 Juli 1970	Keppres No. 39/TK/1970
59	Ageng Tirtayasa	Pahlawan Nasional	1 Agustus 1970	Keppres No. 45/TK/1970
60	Wage Roedolf Soepratman	Pahlawan Nasional	20 Mei 1971	Keppres No. 16/TK/1971
61	Nyai Ahmad Dahlan	Pahlawan Nasional	22 September 1971	Keppres No. 42/TK/1971
62	Zainal Mustafa	Pahlawan Nasional	6 November 1972	Keppres No. 64/TK/1972
63	Hasanuddin	Pahlawan Nasional	6 November 1973	Keppres No. 87/TK/1973
64	Pattimura	Pahlawan Nasional	6 November 1973	Keppres No. 87/TK/1973
65	Diponegoro	Pahlawan Nasional	6 November 1973	Keppres No. 87/TK/1973
66	Tuanku Imam Bonjol	Pahlawan Nasional	6 November 1973	Keppres No. 87/TK/1973
67	Teungku Chik di Tiro	Pahlawan Nasional	6 November 1973	Keppres No. 87/TK/1973
68	Teuku Umar	Pahlawan Nasional	6 November 1973	Keppres No. 87/TK/1973
69	Wahidin Soedirohoesodo	Pahlawan Nasional	6 November 1973	Keppres No. 88/TK/1973
70	Oto Iskandar di Nata	Pahlawan Nasional	6 November 1973	Keppres No. 88/TK/1973[8]
71	Robert Wolter Monginsidi	Pahlawan Nasional	6 November 1973	Keppres No. 88/TK/1973
72	Mohammad Yamin	Pahlawan Nasional	6 November 1973	Keppres No. 88/TK/1973
73	Yos Sudarso	Pahlawan Nasional	6 November 1973	Keppres No. 88/TK/1973
74	Prof. Dr. Suharso	Pahlawan Nasional	6 November 1973	Keppres No. 88/TK/1973
75	Abdulrachman Saleh	Pahlawan Nasional	9 November 1974	Keppres No. 71/TK/1974
76	Agustinus Adisucipto	Pahlawan Nasional	9 November 1974	Keppres No. 71/TK/1974
77	Teuku Nyak Arief	Pahlawan Nasional	9 November 1974	Keppres No. 71/TK/1974[9]
78	Nyi Ageng Serang	Pahlawan Nasional	13 Desember 1974	Keppres No. 84/TK/1974
79	Rasuna Said	Pahlawan Nasional	13 Desember 1974	Keppres No. 84/TK/1974
80	Halim Perdanakusuma	Pahlawan Nasional	9 Agustus 1975	Keppres No. 63/TK/1975
81	Iswahyudi	Pahlawan Nasional	9 Agustus 1975	Keppres No. 63/TK/1975
82	I Gusti Ngurah Rai	Pahlawan Nasional	9 Agustus 1975	Keppres No. 63/TK/1975
83	Suprijadi	Pahlawan Nasional	9 Agustus 1975	Keppres No. 63/TK/1975
84	Agung Hanyokrokusumo	Pahlawan Nasional	3 November 1975	Keppres No. 106/TK/1975
85	Untung Suropati	Pahlawan Nasional	3 November 1975	Keppres No. 106/TK/1975
86	Amir Hamzah	Pahlawan Nasional	3 November 1975	Keppres No. 106/TK/1975
87	Thaha Sjaifuddin	Pahlawan Nasional	24 Oktober 1977	Keppres No. 79/TK/1977
88	Mahmud Badaruddin II	Pahlawan Nasional	29 Oktober 1984	Keppres No. 63/TK/1984
89	Soekarno	Pahlawan Proklamator Pahlawan Nasional	23 Oktober 1986 7 November 2012	Keppres No. 81/TK/1986 Keppres No. 83/TK/2012[10][11]
90	Mohammad Hatta	Pahlawan Proklamator Pahlawan Nasional	23 Oktober 1986 7 November 2012	Keppres No. 81/TK/1986 Keppres No. 84/TK/2012[10][11]
91	Soeroso R.P	Pahlawan Nasional	23 Oktober 1986	Keppres No. 81/TK/1986
92	Radin Inten II	Pahlawan Nasional	23 Oktober 1986	Keppres No. 81/TK/1986
93	Mangkunegara I	Pahlawan Nasional	17 Agustus 1988	Keppres No. 48/TK/1988
94	Hamengkubuwana IX	Pahlawan Nasional	30 Juli 1990	Keppres No. 53/TK/1990
95	Iskandar Muda	Pahlawan Nasional	14 September 1993	Keppres No. 77/TK/1993
96	I Gusti Ketut Jelantik	Pahlawan Nasional	15 September 1993	Keppres No. 77/TK/1993
97	Frans Kaisiepo	Pahlawan Nasional	14 September 1993	Keppres No. 77/TK/1993
98	Silas Papare	Pahlawan Nasional	14 September 1993	Keppres No. 77/TK/1993
99	Marthen Indey	Pahlawan Nasional	14 September 1993	Keppres No. 77/TK/1993
100	Nuku Muhammad Amiruddin	Pahlawan Nasional	7 Agustus 1995	Keppres No. 71/TK/1995
101	Tuanku Tambusai	Pahlawan Nasional	7 Agustus 1995	Keppres No. 71/TK/1995
102	Syech Yusuf Tajul Khalwati	Pahlawan Nasional	7 Agustus 1995	Keppres No. 71/TK/1995
103	Siti Hartinah	Pahlawan Nasional	30 Juli 1996	Keppres No. 60/TK/1996
104	Raja Haji Fisabilillah	Pahlawan Nasional	11 Agustus 1997	Keppres No. 72/TK/1997
105	Adam Malik	Pahlawan Nasional	6 November 1998	Keppres No. 107/TK/1998
106	Tjilik Riwut	Pahlawan Nasional	6 November 1998	Keppres No. 108/TK/1998
107	La Madukelleng	Pahlawan Nasional	6 November 1998	Keppres No. 109/TK/1998
108	Syarif Kasim II	Pahlawan Nasional	6 November 1998	Keppres No. 109/TK/1998
109	Ilyas Yakoub	Pahlawan Nasional	13 Agustus 1999	Keppres No. 74/TK/1999
110	Hazairin	Pahlawan Nasional	13 Agustus 1999	Keppres No. 74/TK/1999
111	Abdul Kadir	Pahlawan Nasional	13 November 1999	Keppres No. 114/TK/1999
112	Fatmawati	Pahlawan Nasional	4 November 2000	Keppres No. 118/TK/2000
113	Ranggong Daeng Romo	Pahlawan Nasional	3 November 2001	Keppres No. 109/TK/2001
114	Hasan Basry	Pahlawan Nasional	3 November 2001	Keppres No. 110/TK/2001
115	Abdul Harris Nasution	Pahlawan Nasional	6 November 2002	Keppres No. 73/TK/2002
116	Djatikoesoemo	Pahlawan Nasional	6 November 2002	Keppres No. 73/TK/2002
117	Andi Djemma	Pahlawan Nasional	6 November 2002	Keppres No. 73/TK/2002
118	Pong Tiku	Pahlawan Nasional	6 November 2002	Keppres No. 73/TK/2002
119	Iwa Koesoemasoemantri	Pahlawan Nasional	6 November 2002	Keppres No. 73/TK/2002
120	Nani Wartabone	Pahlawan Nasional	6 November 2003	Keppres No. 85/TK/2003
121	Maskoen Soemadiredja	Pahlawan Nasional	5 November 2004	Keppres No. 89/TK/2004
122	Andi Mappanyukki	Pahlawan Nasional	5 November 2004	Keppres No. 89/TK/2004
123	Ali Haji	Pahlawan Nasional	5 November 2004	Keppres No. 89/TK/2004
124	Achmad Rifai	Pahlawan Nasional	5 November 2004	Keppres No. 89/TK/2004
125	Gatot Mangkoepradja	Pahlawan Nasional	5 November 2004	Keppres No. 89/TK/2004
126	Ismail Marzuki	Pahlawan Nasional	5 November 2004	Keppres No. 89/TK/2004
127	Kiras Bangun	Pahlawan Nasional	7 November 2005	Keppres No. 82/TK/2005
128	Bagindo Azizchan	Pahlawan Nasional	7 November 2005	Keppres No. 82/TK/2005
129	Andi Abdullah Bau Massepe	Pahlawan Nasional	7 November 2005	Keppres No. 82/TK/2005
130	Teuku Mohammad Hasan	Pahlawan Nasional	3 November 2006	Keppres No. 85/TK/2006[12]
131	Tirto Adhi Soerjo	Pahlawan Nasional	3 November 2006	Keppres No. 85/TK/2006[12]
132	Noer Alie	Pahlawan Nasional	3 November 2006	Keppres No. 85/TK/2006[12]
133	Pajonga Daeng Ngalie Karaeng Polongbangkeng	Pahlawan Nasional	3 November 2006	Keppres No. 85/TK/2006[12]
134	Opu Daeng Risadju	Pahlawan Nasional	3 November 2006	Keppres No. 85/TK/2006[12]
135	Izaak Huru Doko	Pahlawan Nasional	3 November 2006	Keppres No. 85/TK/2006[12]
136	Hamengkubuwana I	Pahlawan Nasional	3 November 2006	Keppres No. 85/TK/2006[12]
137	Andi Sultan Daeng Raja	Pahlawan Nasional	3 November 2006	Keppres No. 85/TK/2006[12]
138	Adenan Kapau Gani	Pahlawan Nasional	9 November 2007	Keppres No. 66/TK/2007[13]
139	Ida Anak Agung Gde Agung	Pahlawan Nasional	9 November 2007	Keppres No. 66/TK/2007[13]
140	Moestopo	Pahlawan Nasional	9 November 2007	Keppres No. 66/TK/2007[13]
141	Slamet Riyadi	Pahlawan Nasional	9 November 2007	Keppres No. 66/TK/2007[13]
142	Muhammad Natsir	Pahlawan Nasional	6 November 2008	Keppres No. 41/TK/2008[14]
143	Abdul Halim	Pahlawan Nasional	6 November 2008	Keppres No. 41/TK/2008[14]
144	Sutomo	Pahlawan Nasional	6 November 2008	Keppres No. 41/TK/2008[14]
145	Jahja Daniel Dharma	Pahlawan Nasional	9 November 2009	Keppres No. 58/TK/2009[15]
146	Herman Johannes	Pahlawan Nasional	9 November 2009	Keppres No. 58/TK/2009[15]
147	Achmad Subardjo	Pahlawan Nasional	9 November 2009	Keppres No. 58/TK/2009[15]
148	Johanes Leimena	Pahlawan Nasional	11 November 2010	Keppres No. 52/TK/2010[16]
149	Johannes Abraham Dimara	Pahlawan Nasional	11 November 2010	Keppres No. 52/TK/2010[16]
150	Syafruddin Prawiranegara	Pahlawan Nasional	7 November 2011	Keppres No. 113/TK/2011[17]
151	Idham Chalid	Pahlawan Nasional	7 November 2011	Keppres No. 113/TK/2011[17]
152	Haji Abdul Malik Karim Amrullah	Pahlawan Nasional	7 November 2011	Keppres No. 113/TK/2011[17]
153	Ki Sarmidi Mangunsarkoro	Pahlawan Nasional	7 November 2011	Keppres No. 113/TK/2011[17]
154	I Gusti Ketut Pudja	Pahlawan Nasional	7 November 2011	Keppres No. 113/TK/2011[17]
155	Pakubuwana X	Pahlawan Nasional	7 November 2011	Keppres No. 113/TK/2011[17]
156	Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono	Pahlawan Nasional	7 November 2011	Keppres No. 113/TK/2011[17]
157	Radjiman Wedyodiningrat	Pahlawan Nasional	6 November 2013	Keppres No. 68/TK/2013[18]
158	Lambertus Nicodemus Palar	Pahlawan Nasional	6 November 2013	Keppres No. 68/TK/2013[18]
159	Tahi Bonar Simatupang	Pahlawan Nasional	6 November 2013	Keppres No. 68/TK/2013[18]

                                                                                         (WIKIPEDIA)    
      >>>>  INFO BERIKUTNYA : KLIK DISINI !


---------------------------00--------------------------------


LAGU KEBANGSAAN : INDONESIA RAYA

SEJARAH :

Ketika mempublikasikan Indonesia Raya tahun 1928, Wage Rudolf Soepratman dengan jelas menuliskan "lagu kebangsaan" di bawah judul Indonesia Raya. Teks lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali oleh suratkabar Sin Po, sedangkan rekaman pertamanya dimiliki oleh seorang pengusaha bernama Yo Kim Tjan.

Setelah dikumandangkan tahun 1928 dihadapan para peserta Kongres Pemuda II dengan biola, pemerintah kolonial Hindia Belanda segera melarang penyebutan lagu kebangsaan bagi Indonesia Raya. Meskipun demikian, para pemuda tidak gentar. Mereka menyanyikan lagu itu dengan mengucapkan "Mulia, Mulia!" (bukan "Merdeka, Merdeka!") pada refrein. Akan tetapi, tetap saja mereka menganggap lagu itu sebagai lagu kebangsaan.^[1] Selanjutnya lagu Indonesia Raya selalu dinyanyikan pada setiap rapat partai-partai politik. Setelah Indonesia merdeka, lagu itu ditetapkan sebagai lagu Kebangsaan perlambang persatuan bangsa.

Namun pada saat menjelaskan hasil Festival Film Indonesia (FFI) 2006 yang kontroversial dan pada kompas tahun 1990-an, Remy Sylado, seorang budayawan dan seniman senior Indonesia mengatakan bahwa lagu Indonesia Raya merupakan jiplakan dari sebuah lagu yang diciptakan tahun 1600-an berjudul Lekka Lekka Pinda Pinda. Kaye A. Solapung, seorang pengamat musik, menanggap tulisan Remy dalam Kompas tanggal 22 Desember 1991. Ia mengatakan bahwa Remy hanya sekadar mengulang tuduhan Amir Pasaribu pada tahun 1950-an. Ia juga mengatakan dengan mengutip Amir Pasaribu bahwa dalam literatur musik, ada lagu Lekka Lekka Pinda Pinda di Belanda, begitu pula Boola-Boola di Amerika Serikat. Solapung kemudian membedah lagu-lagu itu. Menurutnya, lagu Boola-boola dan Lekka Lekka tidak sama persis dengan Indonesia Raya, dengan hanya delapan ketuk yang sama. Begitu juga dengan penggunaan Chord yang jelas berbeda. Sehingga, ia menyimpulkan bahwa Indonesia Raya tidak menjiplak.^[2]

Naskah pada koran Sin Po (1928)[sunting | sunting sumber]

Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh WR Supratman dan dikumandangkan pertama kali di muka umum pada Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 di Jakarta (pada usia 25 tahun), dan disebarluaskan oleh koran Sin Po pada edisi bulan November 1928. Naskah tersebut ditulis oleh WR Supratman dengan Tangga Nada C (natural) dan dengan catatan Djangan Terlaloe Tjepat, sedangkan pada sumber lain telah ditulis oleh WR Supratman pada Tangga Nada G (sesuai kemampuan umum orang menyanyi pada rentang a - e) dan dengan irama Marcia ^[3], Jos Cleber (1950) menuliskan dengan irama Maestoso con bravura (kecepatan metronome 104).

Aransemen simfoni Jos Cleber (1950)

Secara musikal, lagu ini telah dimuliakan — justru — oleh orang Belanda (atau Belgia) bernama Jos Cleber (pada waktu itu ia berusia 34 tahun) yang tutup usia tahun 1999 pada usia 83 tahun. Setelah menerima permintaan Kepala Studio RRI Jakarta adalah Jusuf Ronodipuro sejak pada tahun 1950, Jos Cleber pun menyusun aransemen baru, yang penyempurnaannya ia lakukan setelah juga menerima masukan dari Presiden Soekarno.

Rekaman asli (1950) dan rekam ulang (1997)

Rekaman asli dari Jos Cleber sejak pada tahun 1950 dari Jakarta Philharmonic Orchestra dimainkan perekaman secara bersuara stereo di Bandar Lampung sejak peresmian oleh PresidenSoeharto sejak pada tanggal 1 Januari 1992 dan direkam kembali secara digital di Australia sejak bertepatan pada Kerusuhan Mei 1998 yang diaransemen oleh Jos Cleber yang tersimpan di RRI Jakarta oleh Victoria Philharmonic Orchestra di bawah konduktor oleh Addie Muljadi Sumaatmadja yang berkerjsama oleh Twilite Orchestra yang diletak debut album pertama oleh Simfoni Negeriku yang durasi selama 1-menit 47-detik.

Lirik asli, ejaan 1958, dan EYD

Lirik asli (1928)                               INDONESIA RAJA[1] I Indonesia, tanah airkoe, Tanah toempah darahkoe, Disanalah akoe berdiri, Mendjaga Pandoe Iboekoe. Indonesia kebangsaankoe, Kebangsaan tanah airkoe, Marilah kita berseroe: "Indonesia Bersatoe". Hidoeplah tanahkoe, Hidoeplah neg'rikoe, Bangsakoe, djiwakoe, semoea, Bangoenlah rajatnja, Bangoenlah badannja, Oentoek Indonesia Raja. II Indonesia, tanah jang moelia, Tanah kita jang kaja, Disanalah akoe hidoep, Oentoek s'lama-lamanja. Indonesia, tanah poesaka, Poesaka kita semoea, Marilah kita mendoa: "Indonesia Bahagia". Soeboerlah tanahnja, Soeboerlah djiwanja, Bangsanja, rajatnja, semoeanja, Sedarlah hatinja, Sedarlah boedinja, Oentoek Indonesia Raja. III Indonesia, tanah jang soetji, Bagi kita disini, Disanalah kita berdiri, Mendjaga Iboe sedjati. Indonesia, tanah berseri, Tanah jang terkoetjintai, Marilah kita berdjandji: "Indonesia Bersatoe" S'lamatlah rajatnja, S'lamatlah poet'ranja, Poelaoenja, laoetnja, semoea, Madjoelah neg'rinja, Madjoelah Pandoenja, Oentoek Indonesia Raja. Refrain Indones', Indones', Moelia, Moelia, Tanahkoe, neg'rikoe jang koetjinta. Indones', Indones', Moelia, Moelia, Hidoeplah Indonesia Raja.

Lirik resmi (1958) INDONESIA RAJA[4] I Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, Disanalah aku berdiri, Djadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku, Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, Hiduplah neg'riku, Bangsaku, Rajatku, sem'wanja, Bangunlah djiwanja, Bangunlah badannja, Untuk Indonesia Raja. II Indonesia, tanah jang mulia, Tanah kita jang kaja, Disanalah aku berdiri, Untuk s'lama-lamanja. Indonesia, tanah pusaka, P'saka kita semuanja, Marilah kita mendoa, Indonesia bahagia. Suburlah tanahnja, Suburlah djiwanja, Bangsanja, Rajatnja, sem'wanja, Sadarlah hatinja, Sadarlah budinja, Untuk Indonesia Raja. III Indonesia, tanah jang sutji, Tanah kita jang sakti, Disanalah aku berdiri, Ndjaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, Tanah jang aku sajangi, Marilah kita berdjandji, Indonesia abadi. S'lamatlah rakjatnja, S'lamatlah putranja, Pulaunja, lautnja, sem'wanja, Madjulah Neg'rinja, Madjulah pandunja, Untuk Indonesia Raja. Refrain Indonesia Raja, Merdeka, merdeka, Tanahku, neg'riku jang kutjinta! Indonesia Raja, Merdeka, merdeka, Hiduplah Indonesia Raja.

Lirik modern[sunting | sunting sumber] INDONESIA RAYA[5] I Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, Di sanalah aku berdiri, Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku, Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, Hiduplah neg'riku, Bangsaku, Rakyatku, semuanya, Bangunlah jiwanya, Bangunlah badannya, Untuk Indonesia Raya. II Indonesia, tanah yang mulia, Tanah kita yang kaya, Di sanalah aku berdiri, Untuk s'lama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, P'saka kita semuanya, Marilah kita mendoa, Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, Suburlah jiwanya, Bangsanya, Rakyatnya, semuanya, Sadarlah hatinya, Sadarlah budinya, Untuk Indonesia Raya. III Indonesia, tanah yang suci, Tanah kita yang sakti, Di sanalah aku berdiri, N'jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, Tanah yang aku sayangi, Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. S'lamatlah rakyatnya, S'lamatlah putranya, Pulaunya, lautnya, semuanya, Majulah Neg'rinya, Majulah pandunya, Untuk Indonesia Raya. Refrain Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, Tanahku, neg'riku yang kucinta! Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, Hiduplah Ind

partitur asli Indonesia Raya sebagaimana dimuat di koran Sin Po

0:00

0:00

               (WIKIPEDIA)
>>> INFO SELANJUTNYA : KLIK DISINI !

------------------

LAGU-LAGU NASIONAL DAN PENCIPTANYA

Berikut adalah daftar lagu nasional Indonesia beserta penciptanya berdasar abjad.

A - D[sunting | sunting sumber]

• Andika Bhayangkari (Amir Pasaribu)
• Api Kemerdekaan (Joko Lelono/Martono)
• Bagimu Negeri (R. Kusbini)
• Bangun Pemudi Pemuda (Alfred Simanjuntak)
• Bendera Kita (Dirman Sasmokoadi)
• Bungaku (Cornel Simanjuntak)
• Bendera Merah Putih (Ibu Soed)
• Berkibarlah Benderaku (Ibu Soed)
• Bhinneka Tunggal Ika (Binsar Sitompul/A Thalib)
• Dari Sabang Sampai Merauke (R Soerardjo)
• Di Timur Matahari (Wage Rudolf Soepratman)
• Dirgahayu Indonesiaku (Husein Mutahar)
• Desaku (Ibu Soed)
• Berkibarlah Bendera Negriku
• Tanah air indonesia (E.L Pohan)

E - H

• Garuda Pancasila (Sudharnoto)
• Gugur Bunga (Ismail Marzuki)
• Halo-Halo Bandung (Ismail Marzuki)
• Hari Merdeka (Husein Mutahar)
• Himne Kemerdekaan (Ibu Soed/Wiratmo Sukito)
• Himne Guru (Sartono)
• Himne Siswa (Husein Mutahar)

I - L

0:00

• Ibu Kita Kartini (Wage Rudolf Soepratman)
• Ibu Pertiwi (Lirik : Ismail Marzuki)
• Indonesia Bersatulah (Alfred Simanjuntak)
• Indonesia Jaya (Chaken M)
• Indonesia Raya (Wage Rudolf Soepratman)
• Indonesia Subur (M Syafei)
• Indonesia Pusaka (Ismail Marzuki)
• Indonesia Tetap Merdeka (Cornel Simanjuntak)
• Indonesia Tumpah Darahku (Ibu Soed)
• Jembatan Merah (Gesang)
• Kebyar Kebyar (Gombloh)
• Ku Pinta Lagi (Cornel Simanjuntak)
• Karang bunga dari selatan

M -P

• Maju Indonesia (Cornel Simanjuntak)
• Maju Tak Gentar (Cornel Simanjuntak)
• Mars Bambu Runcing (Kamsidi/Daldjono)
• Mars Harapan Bangsa (Kamsidi/Daldjono)
• Mars Pancasila (Sudharnoto)
• Melati di Tapal Batas (Ismail Marzuki)
• Mengheningkan Cipta (Truno Prawit)
• Merah Putih (Ibu Soed)
• Merah Putih (Gombloh)
• Nusantara
• Nyiur Hijau (Maladi)
• Pada Pahlawan (Cornel Simanjuntak/Usmar Ismail)
• Pahlawan Merdeka (Wage Rudolf Soepratman)
• Pantang Mundur (Titiek Puspa)

Q - T

• Rayuan Pulau Kelapa (Ismail Marzuki)
• Satu Nusa Satu Bangsa (Liberty Manik)
• Selamat Datang Pahlawan Muda (Ismail Marzuki)
• Serumpun Padi (Maladi)
• Syukur (Husein Mutahar)
• Tanah Airku (Ibu Soed)
• Tanah Airku (Iskak)
• Tanah Tumpah Darahku (Cornel Simanjuntak/Sanusi Pane)
• Teguh Kukuh Berlapis Baja (Cornel Simanjuntak/Usmar Ismail)
• Terima Kasih Kepada Pahlawanku (Husein Mutahar)
• Sumpah Kita
• Sepasang Mata Bola

U - Z (WIKIPEDIA)

       >>>>>INFO SELANJUTNYA : KLIK DISINI !

----------------------------------------------------------------------------------

PROVINSI-PROVINSI DI INDONESIA 

WAKTU INDONESIA : *  WAKTU INDONESIA BARAT        (gmt + 7 JAM) *  WAKTU INDONESIA TENGAH        (GMT + 8 JAM) *  WAKTU INDONESIA TIMUR        (GMT + 9 JAM)

LETAK GEOGRAFIS INDONESIA * LINTANG UTARA     : 6 08' * LINTANG SELATAN : 11 05' * BUJUR TIMUR : 94 45' * BUJUR TIMUR : 141 05'

---

 DAFTAR NAMA PROVINSI DAN IBU KOTA INDONESIA

KODE WILAYAH	PROVISI	IBU KOTA		KODE WILAYAH	PROVISI	IBU KOTA
11	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	BANDA ACEH		52	NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM
12	SUMATERA UTARA	MEDAN		53	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG
13	SUMATERA BARAT	PADANG		61	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK
14	RIAU	PEKANBARU		62	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA
15	JAMBI	JAMBI		63	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN
16	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG		64	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA
17	BENGKULU	BENGKULU		71	SULAWESI UTARA	MANADO
18	LAMPUNG	LAMPUNG		72	SULAWESI TENGAH	PALU
19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG		73	SULAWESI SELATAN	UJUNGPANDANG
21	KEPULAUAN RIAU	TANJUNG PINANG		74	SULAWESI TENGGARA	KENDARI
31	DKI JAKARTA	JAKARTA		75	GORONTALO	GORONTALO
32	JAWA BARAT	BANDUNG		76	SULAWESI BARAT	MAMUJU
33	JAWA TENGAH	SEMARANG		81	M A L U K U	AMBON
34	D I YOGYAKARTA	YOGYAKARTA		82	MALUKU UTARA	TERNATE
35	JAWA TIMUR	SURABAYA		91	PAPUA BARAT	MANOKWARI
36	BANTEN	TANGERANG		94	PAPUA	JAYAPURA
51	BALI	DENPASAR
Sumber : BPS 2003

................... INFO LEBIH LANJUT : KLIK DISINI !